 |
| Kepala UPT Pendapatan Provinsi NTT wilayah Kabupaten Ende,Paulus Golot |
Ende,KP
Hingga bulan Juni tahun 2021, pensapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 8.536.663.651miliar rupiah atau (19,60) porsen. Sementara target keseluruhan yang ditetapkan Pemprov NTT untuk tahun 2021 sebesar 43. 561.411.124 miliar rupiah. Saat ini petugas terus melakukan penagihan dilapangan bahkan turun langsung ke kecamatan dan desa. Rendahnya kesadaran masyarakat dan juga pandemi covid 19, mempengaruhi capaian pendapatan yang sudah ditetapkan.
Kepada media ini , Senin 28/6, Kepala UPT Pendapatan Provinsi wilayah Kabupaten Ende, Paulus Golot, menjelaskan, target pencapaian hingga bulan Juni 2021 sebesar 19,60 persen atau Rp. 8.536.663.651 miliar, dari taget keseluruhan sebesar Rp. 43.561.411.124 miliar. Sementara untuk tahun 2020 target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 25.915.579.308 miliar, realisasi keseluruhannya mencapai Rp.17.611.486.607 miliar.
"Petugas saat ini terus melakukan penagihan, bahkan turun langsung ke kecamatan dan desa. Respons masyarakat desa jauh lebih baik dari masyarakat diperkotaan. Tetapi kita terus bekerja maksimal hingga akir tahun nanti. Apalagi saat ini terjadi pandemi covid 19, dan tidak ada operasi gabungan (tilang) penertiban surat kendaraan bermotor. Kendala lainnya dimana masih sangat rendah kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor melunasi kewajibannya. Masyarakat di perkotaan hanya datang meminta hitungan dan janji untuk melunasi. Kalau yang punya kesadaran pasti datang langsung melunasi kewajibannya. Kondisi ini berbeda dengan diwilayah kecamatan dan desa. Saat petugas turun respos masyarakat sangat baik melunasi kewajibannya." jelas Paulus Golot.
Masih rendahnya pendapan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) juga dipengaruhi dengan kendaraan milik pemerintah yang masih menunggak pembayaran pajak. Dari data yang kita miliki ada 740 unit kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam yang belum.membayar pajak kendaraan bermotor.
"Memang secara keseluruhan baik kendaraan berplat hitam atau milik swasta dan pemerintah masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masalah lain yang menjadi kendala dimana banyak kendaraan rusak dan tidak lagi beroperasi serta kendaraan tarikan dealer, masuk juga dalam hitungan target pendapatan keseluruhannya. Pemilik kendaraan tidak melaporkan ke UPTD, dan saat petugas melakukan pengecekan, pemilik kendaraan menyampaikan kalau kendaraannya sudah ditarik dealer." tegas Paulus Golot. (kp/tim)