Ende, Kelimutu Pos
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi NasDem, Juli Sutrisno Laiskodat, memberikan arahan strategis kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Ende, untuk mengakselerasi pembangunan desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih (KOPDes).
Hal ini Ia sampaikan dalam forum Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan di Aula Hotel Flores Mandiri, Ende.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Hiparkus Hepi, perwakilan dari Kementerian Desa PDTT, Direktur BPKP, Kepala Kejaksaan Negeri Ende, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende dan para kepala desa se Kabupaten Ende.
Dalam paparannya, Bunda Juli menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan KOPDes Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi desa tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi ekonomi desa secara cermat sebelum pembentukan unit-unit usaha desa.
"Kehadiran BUMDes dan KOPDes Merah Putih tidak boleh menjadi pesaing yang mematikan UMKM yang telah eksis di desa. Pemerintah desa harus melakukan pemetaan potensi ekonomi secara menyeluruh, agar kehadiran badan usaha desa justru memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)," tegasnya.
Sebagai ilustrasi, Bunda Juli menyarankan agar pemerintah desa tidak terjun langsung bersaing dalam sektor ritel jika sektor tersebut telah banyak digeluti masyarakat. Sebaliknya, BUMDes dapat berperan sebagai penyedia barang grosir bagi pelaku usaha ritel di desa.
“Jika hasil pemetaan menunjukkan banyaknya keberadaan kios milik warga, maka peran strategis BUMDes sebaiknya sebagai pemasok atau grosir. Dengan begitu, tercipta hubungan saling mendukung, bukan saling meniadakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bunda Juli juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang sehat dan saling menguntungkan antara pemerintah desa dan pelaku UMKM dalam mengelola KOPDes Merah Putih.
Ia meminta agar tidak terjadi monopoli usaha oleh desa yang justru dapat merugikan ekonomi masyarakat kecil.
"Prinsip kolaboratif harus dikedepankan. Pemerintah desa harus membangun sinergi dengan pelaku UMKM melalui pendekatan yang transparan, inklusif, dan tidak saling merugikan," tuturnya.
Dalam sesi penutupan, Bunda Juli memberikan nomor kontak pribadinya kepada seluruh kepala desa yang hadir sebagai bentuk komitmen untuk terus mendampingi dan mendorong pembangunan desa berbasis ekonomi kerakyatan.
“Silakan catat nomor saya, namun saya tekankan bahwa saya tidak akan menanggapi permintaan pribadi seperti rekomendasi untuk seleksi TNI atau Polri. Tapi jika menyangkut kepentingan masyarakat desa, saya siap bekerja sama dan mendukung penuh,” tandasnya.
Kegiatan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi desa.(kp/son)