Ende, Kelimutu Pos
Sinergitas kerja antara Pemerintah Pusat, Pemprov NTT dan Pemkab Ende, terus ditingkatkan saat ini. Program prioritas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, menjadi fokus utama ditengah lesunya perekonomian dunia. Langkah ini sebagai upaya mencegah timbulnya masalah baru seperti terjadinya rawan pangan, gizi buruk dan stunting.
Bupati Ende, Yosef B Badeoda, secara resmi melanuching penyaluran cadangan pangan pemerintah, untuk pemberian bantuan pangan beras di Kabupaten Ende, NTT, Selasa, 22/7/2025. Pada kesempatan tersebut Bupati Ende, Yosef B Badeoda, Menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi, kepada Pemerintah Pusat, yang telah meluncurkan program bantuan pangan beras.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, atas program bantuan pangan beras bagi masyarakat di Kabupaten Ende. Program ini sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan dari pemerintah kepada masyarakat." tegas Bupati Yosef B Badeoda.
Pemerintah saat ini, sebut Bupati Yosef B Badeoda, sangat memahami kondisi yang dihadapi masyarakat, akibat gejolak ekonomi global. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan program bantuan pangan beras, mengatasi kekurangan pangan khusnya bagi 32.194 KK miskin yang tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Ende.
"Saya tegaskan penyaluran 600 ton beras harus tepat sasaran dan sesuai data penerima manfaat. Jangan sampai ada yang komplain lagi di kemudian hari. Harus dilakukan kontrol yang baik dalam penyaluran sampai ke tangan penerima manfaat. Saya juga minta pengawasan langsung dari Satgas Pangan baik dari kepolisian dan TNI serta Kejaksaan Negeri Ende."jelas Bupati Yosef Badeoda.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende,
Máthilda G. Imoe, dalam sambutannya mengatakan, pendropingan beras bantuan pangan dalam kemasan 10 kg, sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), sumber dari registrasi sosial ekonomi (Regsosek), Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).
"Saya minta agar pengawasan saat pendropingan dilakukan sangat ketat dan sesuai data penerima. Satgas Pangan agar bersama-sama mengawasi proses bantuan
pangan ini, benar-benar sampai ke tangan konsumen."pungkas Mathilda G Imoe.(son bara)