 |
| Bupati Ende, H.Djafar Achmad, Dandim 1602 Ende, Letkol Inf. Nelson Paido Makmur, dan Kepala BPKAD, Maurits Bunga, saat menggelar acara jumpa pers, Senin 2/6 |
Ende,KP
Polemik penggunaan dan pengalokasian dana penanganan pandemi covid 19 terjawab sudah. Pengalokasian anggaran penanganan pandemi covid 19 oleh Pemkab Ende untuk tahun 2021 sebesar Rp. 43.611.616.853,- Miliar. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp.54.194.866.957,- Miliar. Pada tahun 2020 Pemkab Ende juga mendapat dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp. 14 Miliar lebih. Total keswluruhan anggaran sebesar Rp. 72 Miliar. Penggunaan anggaran tersebut untuk membiayai bidang kesehatan, ekonomi dan jaringan pengaman sosial.
Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Ende, H. Djafar Achmad, saat menggelar jumpa pers diaula Dinas P dan K Ende, Jumad 2/7. Menurut Bupati Djafar, pengelolahan keuangan ada aturan dan melanisme, serta di lakukan audit baik oleh BPK, BPKP dan juga Inspektorat. Pengalokasian dana tersebut juga merujuk pada peraturan menteri keuangan No 17 tahun 2021 dengan batas minimum 8 persen dari dana alokasi umum (DAU).
"Penggunaan anggaran penanganan covid di Ende untuk tahun anggran 2021 sebesar 43. 611.616.853,- Miliar, bukan 70 Miliar. Pada penetapan awal APBD Kabupaten Ende, dana penanganan covid 19 yang ada dimasing-masing SKPD sebesar Rp. 37 Miliar. Anggaran tersebut untuk kegiatan rutin penanganan covid 19. Sedangkan kebijakan pemerintah menambah anggaran sebesar Rp. 6 Miliar untuk kegiatan operasional. Jadi total anggarannya sebesar Rp. 43. Miliar. Penggunaan anggaran untuk tahun 2020 sudah dilakukan audit oleh BPK, BPKP dan Inspektorat. Tidak ada yang kita tutupi dalam penggunaan anggaran tersebut. Ini anggaran negara wajib kita pertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku." tegas Bupati Djafar.
Dalam perjalanannya, lanjut Bupati Djafar, dalam penanganan covid 19 diakir tahun 2020, pemerintah melihat tidak ada peningkatan yang signifikan atau mengalami stagnan. Kebijakan kita sedikit melonggarkan penanganannya untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat pembatasan aktifitas. Peningkatan pandemi covid baru dalam bulan Juni, sehingga kita kembali memperketat aktifitas kegiatan masyarakat.
"Harus kita akui, saat tidak ada peningkatan kasus sejak pertengahan tahun lalu, kita manfaarkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sempat stagnan pada awal tahun akibat kebijakan pembatasan aktifitas. Kita tetap melakukan penaganan serius jika ada pasien yang terpapar covid 19, dan menghimbau masyarakat tetap mentaati protab kesehatan. Tahun 2021 ini ada lonjakan yang signifikan, sehingga kita mengeluarkan kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat (PPKM). Ditingkat Forkompinda sudah diputuskan bersama jika peningkatan terus bertambah dan sangat signifikan, maka akan diberlakukan PPKM darurat. Iti berarti pintu masuk menuju Kabupaten Ende akan ditutup total, aktifitas pasar sampai jam 12 siang dan sejumlah pembatasan lainnya. Selama 14 hari kedepan akan dilakukan operasi rutin baik pagi, siang dan malam oleh tim gabungan." Ungkap Bupati Djafar.
Masih menurut orang nomor satu di Kabupaten Ende, H. Djafar Achmad, memasuki semester kedua tahun 2021, dana covid yang baru dicairkan sebesar 25 persen dari Rp. 43 Miliar yang dialokasikan. Masih tersisa 75 porsen untuk penanganan covid 19 ditahun 2021. Sedangkan untuk penanganan jaringan sosial sampai saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kita selalu berusaha memberikan pelayanan dan penaganan serius pandemi covid 19 demi kemanusiaan.
"Pemerintah menerima kritik saran dan masukan dari berbagai elemen di masyarakat, sebagai bentik kontrol publik. Bupati dan Forkompinda selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jika ada persoalan berkaitan dengan kesehatan, jaringan sosial dan keuangan bisa langsung menghubungi para asisten dan sekda Ende. Forkompinda juga sudah bersepakat jika dalam rentang waktu ini peningkatan sangat signifikan maka akan dilakukan Lockdown. Kita berharap publik dan media tetap mengontrol kerja pemerintah, untuk kebaikan bersama." tutup Bupati Djafar. (kp/tim)