Bupati Ende, H. Djafar Achmad, menerima piagam dari kementrian keuangan RI, yang diserahkan kepala.kantor Didjen keuangam.provinsi NTT, Caru...
 |
| Bupati Ende, H. Djafar Achmad, menerima piagam dari kementrian keuangan RI, yang diserahkan kepala.kantor Didjen keuangam.provinsi NTT, Carur Aryanto Wibowo. |
Ende,KP
Kerja keras pemkab Ende, dalam.memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program, dan pengelolahan anggaran yang sesuai standar akuntansi membuahkan hasil yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemkab Ende mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas prestasi yang untuk pertama kali tersebut, kementrian keuangan RI memberikan plakat dan piagam bagi Pemkab Ende.
Plakat dan piagam tersebut diserahkan kepala kantor wilayah (Kanwil) Direktorat jendral perbendaharaan provinsi NTT, Catur Aryanto Widodo, dan diterima.secara langsung oleh Bupati Ende, H. Djafar Achmad, diruang kerjanya, Selasa 26/10.
Kanwil Ditjen perbendaharaan provinsi NTT, Catur Aryanto Widodo mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan Plakat dan Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atas hasil laporan keuangan daerah tahun 2020.
Kepada media, Catur Aryanto Widodo mengatakan, pada tanggal 16 September 2021 Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2021 secara daring, dengan tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi". Atas capaian hasil terhadap.laporan keuangan pemerintah daerah, kementrian mengaapresiasi dengan memnerilan plakat dan piagam bagi masing-masing pemerintah daerah.
"Melalui kegiatan ini, Pemerintah melalui kementrian keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, atas capaian laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam kegiatan Rakornas tersebut, Menteri Keuangan berpesan kepada seluruh Kementerian Negara Lembaga dan pemerintah daerah untuk terus melihat temuan - temuan BPK, dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK.
Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditi merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju, kuat dan bermartabat", ungkap Catur Aryanto Wibowo.
Melalui APBN 2020, lanjut Catur Aryanto Wibowo, Pemerintah telah bekerja keras dan responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Fokus Pemerintah pada akselerasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas yang dapat menentukan laju pemulihan ekonomi. Hal ini membutuhkan mobilitas dana dan SDM baik di pusat maupun daerah yang sangat besar yang memunculkan resiko penggunaan Keuangan negara dalam situasi krisis. Kementerian Keuangan mengharapkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi modal yang luar biasa bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Dengan demikian kualitas laporan seluruh entitas pemerintah dapat tetap terjaga dan terus memperoleh opini WTP yang berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur sebagaimana menjadi cita - cita bangsa Indonesia. Dapat kami sampaikan pula bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, sebanyak 19 LKPD memperoleh opini WTP; dan khusus untuk 2 (dua) LKPD yaitu LKPD Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka memperoleh penghargaan atas capaian 5 kali berturut - turut memperoleh Opini WTP.
"Untuk itu kami harapkan ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi NTT untuk ke depannya terus mempertahankan opini WTP ini', tandas Catur Aryanto Widodo.
Bupati Ende, H. Djafar H. Achmad, pada kesempatan tersebut menegaskan komitmen untuk.terus mempertahankan opini WTP. Untuk mendapatkan pencapaian opini WTP tidaklah mudah, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja yang profesional.
"Hasil yang kita capai berkat kerja keras dan komitmen dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Prestasi WTP yang dicapai bukanlah akhir dari kerja kita, melainkan awal dari kerja profesional dengan komitmen kuat dari seluruh Pimpinan OPD dan jajarannya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.
Jangan pernah berpuas diri, tetapi memacu semangat kerja kita semua untuk tetap profesional dan mengelola keuangan daerah pelayanan bagi masyarakat", tegas Bupati Djafar.(kp/tim)
KOMENTAR