Header Ads

Unsur Manajemen Dalam Visi dan Misi Paslon Pilkada


Unsur Manajemen
dalam Visi dan Misi Paslon Pilkada
Oleh Dr. Josef A. Gadi Djou, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Flores, Ende


Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kabupaten/kota di provinsi ini tengah melaksanakan proses pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) 2018 serentak bersama 171 daerah lain di Indonesia. Ada banyak figur pemimpin yang tengah “bersosialisasi” memperkenalkan diri, ke tengah masyarakat melalui paket-paket program unggulan untuk membangun daerah lima tahun ke depan. Rangkaian program jualan tersebut kira-kira tersimpul dalam visi dan misi pasangan calon (Paslon). Ulasan singkat ini, mendeteksi visi dan misi paslon dari perspektif manajemen.
Untuk membangun sebuah provinsi atau kabupaten/kota diperlukan pemimpin yang kuat agar dapat melaksanakan berbagai unsur manajemen dalam mengelola birokrasi pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Birokrasi pemerintahan modern perlu dikelola dengan manajemen modern pula. Seorang pemimpin pemerintahan di daerah tentu berikhtiar agar visi dan misi yang ditawarkannya pada saat kampanye dapat tercapai dan membawa manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat yang dipimpinnya.
Penulis pernah melakukan penelitian terhadap alokasi keuangan pemerintah Kabupaten Ende pada saat seorang Bupati sedang menjabat. Dalam rencana kerjanya yang tertuang dalam RPJMD tentang peningkatan pariwisata daerah, namun alokasi anggaran untuk dinas pariwisata paling kecil dari dinas yang lain. Sangat ironis memang karena kegagalan atau keberhasilan seseorang kepala daerah dilihat dari pencapaian visi dan misinya.
Manajemen tidak hanya mengatur orang, tetapi menempatkan orang yang tepat agar mengerti apa yang menjadi ikhtiar pimpinannya dalam mempercepat pencapaian visi dan misinya. Masih ada penempatan orang berdasarkan kedekatan. Pemimpin saat ini terbebani dengan sumber daya manusia yang merupakan peninggalan periode sebelumnya. Bahkan, ada yang tidak netral sebagai ASN. Karena jagoannya kalah dalam Pilkada, membalas dendam dengan tidak bekerja secara maksimal bagi pemimpin terpilih. Hal-hal seperti inilah yang membuat pencapaian visi dan misi pemimpin tidak akan tercapai.
Selain penempatan personil, patut diperhatikan bagaimana visi dan misi pasangan calon dapat diterjemahkan menjadi program aksi konkret. Menghindari perencanaan program aksi hanya mengikuti kebiasaan rutin setiap tahun, bukan merupakan terjemahan dari visi dan misi pemimpin. Akhirnya, visi dan misi yang disampaikan waktu kampanye, lain yang terjadi pada waktu menjabat.
Kemampuan mengorganisasi dari seorang pemimpin tergambar dengan jelas dalam struktur organisasi yang dibangun. ASN saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun awal otonomi daerah sebetulnya sudah berkembang jauh lebih baik. Mereka jauh lebih paham dan mengerti kondisi daerahnya dibandingkan dengan pada masa-masa awal penerapan otonomi daerah.
Kemampuan berikut adalah bagaimana pemimpin daerah membicarakan dengan mitra kerja DPRD yang sering kali sudah punya agenda lain di luar visi dan misi kepala daerah. Kegagalan pencapaian visi dan misi pemimpin seringkali terjadi akibat kegagalan dalam penguasaan politik di DPRD. Diharapkan agar DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Bupati yang terpilih agar program-program utama dalam tahun APBD berjalan baik.
Kemampuan yang terakhir dari fungsi-fungsi manajemen adalah pengawasan. Rencana yang bagus disertai dengan manusia pelaksana yang bagus serta organisasi pelaksana yang bagus tidak akan mencapai hasil yang sempurna apabila tidak dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap pekerjaan. Korupsi yang terjadi di NTT ini biasanya terjadi karena pengawasan yang rendah sehingga pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Seorang kepala daerah yang mengerti betul tentang manajemen modern tidak mungkin akan membawa masyarakat daerahnya ke dalam gerbang kehancuran. Kepala daerah yang mengerti manajemen pasti mampu membina kerja sama dengan semua pihak, baik yang mendukung maupun tidak mendukung pada saat Pilkada berlangsung karena akhir dari semua itu adalah kepentingan masyarakat seperti yang tercantum dalam visi dan misinya.
Kepala daerah bukan raja atau wakil dari sebuah kelompok elite tertentu. Kepala daerah bekerja untuk kepentingan semua masyarakat daerahnya. Agar dapat bekerja untuk kepentingan masyarakat diharapkan kepala daerah tidak menjadi aktor perpecahan, tetapi menjadi aktor pemersatu pembangunan masyarakat.
Kepentingan elite pada dasarnya bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepala daerah diharapkan tidak terjebak kepada kepentingan sesaat dari para elite. Kelompok elite menjadi menonjol karena mereka sepertinya mendukung tetapi sesungguhnya yang dikedepankan adalah kepentingan pribadi elite itu sendiri. Ilmu manajemen yang bagaimanapun tidak akan pernah bisa memahami kepentingan elite.
Keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering disebabkan oleh kelompok elite yang merasa diri sangat berjasa telah menaikkan pasangan calon kepala daerah tersebut. Namun, yang pasti dan  utama adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat mencapai visi dan misinya, bukan untuk menyenangkan kelompok elite tim sukses.
Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah bekerja sama dengan baik dan mencalonkan diri lagi pada pilkada berikutnya harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Pasangan petahana mempunyai peluang untuk menang lagi kalau masyarakat sudah merasakan dan menikmati hasil kerja pasangan tersebut. Kalau masyarakat tidak merasakan dan tidak menikmatinya, maka pengadilan di tempat pemungutan suara yang paling gampang dilakukan masyarakat. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.